• Surat Pelaporan Keberadaan Partai Politik yang ditujukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng.
• SK Kepengurusan Partai Politik.
• Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan secara sah keberadaan sekretariat Partai Politik.
• Fotokopi KTP seluruh pengurus partai yang masih berlaku atau dokumen keterangan/perekaman KTP yang sah sesuai wilayah administrasi kedudukan kepengurusan.
• Foto kantor/sekretariat partai tampak depan dan tampak dalam.
• Surat pernyataan pengurus bahwa tidak terafiliasi atau merangkap sebagai anggota partai politik lain, disertai meterai.

• Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya, yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan.
• Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
• Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan surat/pernyataan pembukaan rekening dari bank.
• Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik.
• Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dan telah diperiksa oleh BPK.
• Surat pernyataan Ketua Partai Politik mengenai pertanggungjawaban secara formil dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan serta kesediaan dituntut sesuai peraturan apabila memberikan keterangan yang tidak benar. Surat ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai.

A. Persyaratan Proposal Hibah Berupa Uang

• Latar belakang, berisi gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi kegiatan serta pengajuan hibah.
• Maksud dan tujuan, berisi maksud serta tujuan kegiatan yang akan dibiayai dari dana hibah.
• Susunan kepengurusan, berisi susunan pengurus badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan pemohon.
• Domisili sekretariat, memuat alamat/keterangan keberadaan sekretariat serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
• Bentuk kegiatan, berisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
• Jadwal pelaksanaan kegiatan, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
• Rencana Anggaran Biaya (RAB), berisi rincian kebutuhan biaya kegiatan termasuk kebutuhan bahan, peralatan, dan kebutuhan lainnya.
• Pengesahan proposal, berupa tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah, stempel/cap organisasi, serta diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat.
• Surat pernyataan tidak menerima hibah pada tahun sebelumnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Persyaratan Proposal Hibah Berupa Barang

• Latar belakang, berisi gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan dan pengajuan hibah.
• Maksud dan tujuan, berisi uraian mengenai maksud dan tujuan kegiatan yang akan dibiayai melalui hibah.
• Susunan kepengurusan, berisi susunan pengurus badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan hibah.
• Domisili sekretariat, berisi alamat atau keterangan keberadaan sekretariat organisasi serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
• Jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon, berisi uraian mengenai jenis, spesifikasi/kebutuhan, dan jumlah barang/jasa yang dimohonkan kepada Pemerintah Daerah.
• Pengesahan proposal, berupa tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah serta stempel/cap badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan, dengan diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat.